KENAPA BERPOLITIK ??? (bagian 1) : Pilih Demokrasi, Makar atau Perpaduan Keduanya ?

 

“kami memanfaatkan sistem demokrasi hanya sebagai sarana saja “,

“sistem demokrasi adalah kekufuran dan pemerintahan sekuler saat ini adalah thagut ! saatnya menegakkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah!”,

“sudahlah gak usah ngurusin politik dan yang berkaitan dengan pemerintah. Yang penting saat ini tauhid, menghidupkan sunnah nabi dan memberantas bid’ah”

 Pernah dengar ucapan seperti itu ? Dalam medan pemikiran penulis pernah merasakan suasana “perang pemikiran” semacam itu. Penuh sensasi, memperkaya wawasan dalam menyikapi kondisi keumatan, juga penuh pembelajaran berharga untuk berlapang dada dalam perbedaan dan merasakan indahnya ukhuwah islamiyah dalam kemajemukan manhaj/metode dakwah dari umat Islam yang ‘kaya’ ini.

 Sudah tujuh tahun, penulis berinteraksi dengan berbagai pemikiran keislaman dari beberapa jamaah dakwah/harokah/ormas dsb di Solo/Surakarta, kota pusat pergerakan Islam yang ‘unik’ versi penulis. Alhamdulillah, pilihan studi pendidikan sejarah telah membawa wawasan penulis menuju ‘pengembaraan’ pemikiran para tokoh/pemimpin dunia dalam lintasan waktu. Sehingga penulis dapat mengkorelasikan doktrin/dogma/prinsip keIslaman yang ‘melangit’ dengan realitas sejarah yang ‘membumi’.

 Meskipun demikian, ilmu yang mampir pada diri penulis masih sangat sedikit sehingga perlu terus belajar dan belajar. Sesuai afirmasi penulis “pembelajar sejati : dengan senantiasa merasa hijau, kita akan tumbuh”.

Dalam tulisan [ lebih tepatnya ketikan : ) ], penulis akan hadirkan sedikit suasana ‘pertempuran’ tersebut dalam sebuah dialog berseri [insya Allah]. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat.

 baca juga di kastotoblog.blogspot.com

=========================

-->

A : saya sudah muak dengan pemerintah dan elit politik yg menggunakan demokrasi sebagai agama baru. Benar kata seorang ustadz, pemerintah RI memang benar benar thagut !

B : mengapa kamu berpendapat demikian ??

A: karena mereka menjalankan sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara dan tidak mau menerapkan syariat Islam..

B : oh begitu..ada alasan lain ??bisa kamu jelaskan apa itu thagut ?

A : itu sudah cukup..karena pokok kerusakan negeri ini pada masalah tersebut. Thagut itu sesuatu yang diibadahi/ditaati selain Allah dan dia rela diperlakukan seperti itu. Termasuk pemerintahan yang tidak mau berhukum pada hukum Allah/syariat Islam.

B : baiklah. Sekarang saya tanya, apakah kamu masih punya ktp, sim, stnk, bpkb, ijazah, akta tanah, akta kelahiran dan surat2/produk2 hukum lainnya dari pemerintah ?

A : ya saya punya. Apa maksud kamu ??

B : ok kalau kamu memang konsisten dengan ucapan kamu tadi, tolong kamu buang surat2/produk2 hukum yang saya sebutkan tadi.

A : lho kenapa ??

B : dengan memiliki surat2/produk2 hukum tersebut secara langsung kamu masih mengakui republik indonesia sebagai negara kamu. Dan dengan membuang surat2/produk2 hukum tersebut, berarti kamu sudah berlepas diri dari pemerintah yang kamu anggap sebagai thagut. Saya tanya lagi. Apa kamu masih bayar pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak listrik dan kewajiban lainnya sebagai warga negara ? apa kamu masih menikmati listrik, fasilitas umum, subsidi pendidikan dan hak lainnya sebagai warga negara ??

A : ya saya mengakui bahwa saya masih menjalankan kewajiban dan menerima hak. Tapi dalam kondiri darurat dan terpaksa. Contohnya kalau tidak punya ktp, kesulitan dalam administrasi. Saya bayar pajak karena adanya paksaan dari pemerintah. Allah pun Maha mengetahui. Dia (Allah) tidak membebani seseorang diluar kemampuannya.

B : oh ya ? apa kamu mengalami kondisi seperti yang dialami keluarga Amr bin Yasir ? mereka disiksa secara fisik dan psikis. Amr ibn Yasir terpaksa mengucap nama berhala dibawah tekanan yang bertubi tubi. Bukankah perkara yang kamu tuduhkan kepada pemerintah adalah masalah aqidah seperti yang dialami Amr ibn Yasir ?

A : tentu saya tidak mengalami hal demikian. Maksud kamu ?

B : banyak orang yang tinggal di pedalaman hutan / gunung tidak memiliki surat2/produk2 hukum seperti ktp dsb, tidak bayar pajak, juga tidak menerima hak sebagai warga negara. Mereka bisa hidup bersahaja. Kenapa kamu tidak melakukan hal demikian ? dimana letak darurat dan keterpaksaan kamu ??

A : [diam]

B : itu hanya sebagian dari peran negara / pemerintah sekarang ini. Perlu kamu sadari, sebagian besar urusan rakyat indonesia (termasuk umat Islam) saat ini dikelola oleh otoritas negara meliputi berbagai aspek kehidupan : ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum, keamanan etc. Negara juga memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dalam lingkup lokal, nasional dan internasional. Lalu apakah karena belum diterapkan formalisasi syariat Islam dalam konstitusi negara, umat islam mengesampingkan/mengabaikan peranan yang strategis dan vital tersebut ?

A : lalu apa solusi kamu ?

B : menurut saya, ada 3 cara efektif yang dapat dilakukan umat Islam untuk dapat berperan di pemerintahan :

1 . masuk sistem pemerintahan (a) melalui partai, ikut pemilu dsb (b) karier yaitu menjadi pegawai pemerintah, polisi atau militer, (c) berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan negara yang bermanfaat. Contohnya membayar pajak, memanfaatkan pembangunan/program pemerintah etc.

2. makar (kudeta, revolusi massa atau separatisme). Cara ini membutuhkan berbagai syarat. Diantaranya dukungan massal, militer yang kuat (persenjataan, infrastruktur, tentara. logistik dsb), kepemimpinan terorganisir dan diplomasi politik yang tepat dsb. Contohnya proklamasi berdirinya Republik Indonesia 1945 terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan memanfaatkan masa peralihan kekuasaan kolonial Jepang setelah menyerahnya Jepang terhadap tentara sekutu. Upaya mempertahankan kemerdekaan diwarnai konfrontasi/perang dan diplomasi sampai pengakuan kedaulatan Indonesia 1949 di Den Haque Belanda.

3. perpaduan keduanya yaitu masuk sistem pemerintahan dan upaya kudeta dari eksternal pemerintahan. Lembaga negara yang disusupi meliputi eksekutif, legislative yudikatif dan militer. Peranan yang paling penting yaitu eksekutif dan militer. Contohnya yaitu kudeta PKI terhadap pemerintahan Soekarno 1965 berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa PKI sebagai salah satu pihak yang mendalangi peristiwa Gerakan 30 September. PKI menggunakan jalur politik yaitu masuk DPR (legislatif), eksekutif, dan militer. PKI juga menggunakan jalur diluar sistem yaitu mendirikan ormas2 pendukung terdiri dari petani, buruh, dan seniman    

A : saya tidak memilih ketiganya. Menurut saya, yang harus kita lakukan saat ini yaitu dakwah dan jihad.

B : maksud kamu ?

A : dakwah bisa melalui pengajian, media cetak dan media elektronik (internet, tv dan radio), mendirikan lembaga pendidikan, lembaga dakwah/sosial, rmh sakit/ unit kesehatan,  perusahaan / unit usaha, koperasi syariah /BMT dsb. Intinya penanaman nilai nilai keIslaman, menghidupkan sunnah nabi, membentuk kepribadian Islami, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan jihad diperlukan untuk mempertahankan eksistensi umat apabila ditekan oleh musuh Islam. Jika umat Islam telah sepakat untuk mengganti konstitusi sekuler dengan syariat Islam, maka kita umat Islam akan menuntut pemerintah untuk mengadakan referendum. Melalui referendum tersebut, syariat Islam dapat ditegakkan tanpa konfrontasi dengan pemerintah.

B : menurut saya, cara-cara yang kamu jelaskan tadi merupakan pembinaan dan pengembangan umat dan belum menyentuh ranah politik pemerintahan secara praktis. Kalau pun bisa, butuh proses dan waktu yang lama. Sedangkan saat ini rakyat Indonesia termasuk umat Islam membutuhkan pihak yang mengelola urusan hidup mereka karena urgensi seperti yang saya jelaskan tadi.

A : ok. Kalau demikian, sekarang saya pilih cara yang kedua yaitu kudeta

B : jika kamu pilih cara yang kedua, apakah umat Islam saat ini telah mempersiapkan syarat2 yang saya sebutkan tadi ?apakah umat Islam saat ini telah siap dengan pertumpahan darah dan dampak lainnya ?

A : tentu saya tidak mengharapkan hal demikian. Lalu apakah kita (umat Islam) harus masuk ke pemerintahan melalui sistem demokrasi yang kufur ? apakah mungkin syariat Islam bisa diterapkan melalui sistem tersebut ?

B : hmm..santai bro..tidak perlu emosi : ) mengenai demokrasi memang debatable (terjadi pro dan kontra/perbedaan pendapat). Karena keterbatasan ilmu, saya mencoba menjelaskan dari sisi praktis saja. Seperti yg telah saya jelaskan tadi, saat ini pemerintahan RI menerapkan sistem demokrasi dan belum menerapkan formalisasi syariat Islam secara menyeluruh..

A : apa maksud kamu dengan formalisasi syariat Islam ?

B : saya memahami syariat Islam bermakna luas, tidak hanya hudud/jinayah/hukum pidana Islam saja. Sebagian besar syariat Islam tidak membutuhkan negara dalam pelaksanaanya misalnya kita sholat, puasa dsb bisa dilakukan secara individual dan kelompok/jamaah tanpa melibatkan negara/pemerintah. Adapun hudud bisa diterapkan bila ada kesepakatan dari masyarakat/rakyat. Kesepakatan tersebut tentu terwujud bila adanya kesadaran bersama dari masyarakat baik muslim dan non muslim mengenai pentingnya formalisasi syariat Islam. Jadi formalisasi syariat Islam yaitu upaya memasukkan syariat Islam secara menyeluruh baik secara tekstual maupun kontekstual ke dalam konstitusi negara. Permasalahannya : apakah rakyat Indonesia saat ini sudah menyadari pentingnya formalisasi syariat Islam, menyepakatinya dan mau menerapkannya ?

A : lalu bagaimana penerapan demokrasi dalam pengelolaan urusan umat ? apakah kita harus ‘sibuk’ berpolitik dan mengesampingkan aspek pembinaan dan pengembangan umat? kamu bisa lihat di media, bagaimana perilaku anggota dewan dan aparat pemerintah. Mereka terlibat KKN, tindakan asusila, berfoya foya menghamburkan uang rakyat dan penyimpangan lainnya. Itukah yang kamu harapkan ? sama saja politisi dari partai Islam dengan politisi dari partai nasionalis sekuler. Sama sama rusak perilakunya.

B : ok. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan kamu tadi, ada baiknya kita kaji dulu tinjauan para alim (ulama) mengenai demokrasi dan sikap lapang dada terhadap sikap saudara2 kita yang memilih di jalur tersebut.

[insya Allah, bersambung ke seri berikutnya : tinjauan ulama mengenai bolehnya menggunakan sistem demokrasi]