KENAPA BERPOLITIK ???(bagian 2e) Pemilu Di Arab Saudi Tahun 2005

-->

pemilu di Arab Saudi tahun 2005

Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan beberapa ijma fatwa dan fatwa personal serta pendapat dari pakar syariah mengenai sistem demokrasi dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian muncul pertanyaan : apakah fatwa dan pendapat ulama tersebut hanya sebatas ‘teori yang melangit’ tanpa implementasi di kehidupan nyata ???

 Pada tulisan ini (bagian 2e), penulis menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah kenyataan riil mengenai penerapan demokrasi seperti yang dijelaskan para ulama tersebut yaitu pemilu DPRD di Arab Saudi pada tahun 2005.

 Dulu saya beranggapan bahwa para ulama tersebut ‘buta’ terhadap urusan politik, hanya mengurusi masalah2 aqidah, ritual ibadah dsb. Setelah membaca beberapa fatwa mereka, ternyata para ulama tersebut sangat ‘melek’ terhadap politik dan problematika umat kekinian/kontemporer

Demikian prolog dari penulis. Selamat mengkaji tulisan ini. Semoga bermanfaat.

1. dari situs The Star

situs http://www.thestar.com/news/world/article/958117--saudi-arabia-to-hold-elections-next-month-after-year-and-a-half-delay

Associated Press

RIYADH, SAUDI ARABIA—Saudi Arabia announced Tuesday it will hold municipal elections next month after a delay of a year and a half that had angered rights activists.

In a setback to reform advocates, the voting on April 23 will not be open to women.

The kingdom held its first municipal elections in 2005, the first elections ever held under the absolute monarchy. The councils have little power, but many Saudis jumped at the chance for even a small voice in politics and saw the elections as a sign the conservative kingdom was ushering in a new era of reform. Half the seats are elected while the rest are appointed.

The second such elections had been scheduled for Oct. 31, 2009, but the government delayed them, saying it needed time to expand the electorate and study the possibility of allowing women to vote. Rights activists were skeptical of the explanation and called the delay a setback to their push to open the country’s politics to the people.

In January, a group of Saudi activists launched a campaign on social networking websites to push the kingdom to allow women to vote and run in the municipal elections.

But the Ministry of Municipal and Rural affairs, which is in charge of the elections, said last week that women will not vote this year because of the kingdom’s social customs.

Saudi Arabia, the birthplace of Islam, follows deeply conservative social traditions and adheres closely to a strict version of Islam. Despite attempts by King Abdullah to push through some social reforms, women still cannot drive and the sexes are segregated in public.

The announcement of a new election date by electoral commission director Abdul-Rahman al-Dahmash coincided with rumblings of dissent in Saudi Arabia stemming from the wave of political unrest in the Arab world. King Abdullah pledged roughly $93 billion in financial support measures for Saudis in an attempt to quiet the discontent.

TERJEMAH

RIYADH, ARAB SAUDI- Pada selasa Arab Saudi mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan kotapraja pda bulan depan setelah tertunda satu tahun setengah yang telah memicu kemaraha aktivis hak asasi.

Pemungutan suara pada tanggal 23 April tidak akan terbuka untuk perempuan. Para pendukung reformasi menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemunduran

Kerajaan mengadakan pemilihan kotapraja pertama pada tahun 2005 yang merupaan pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di bawah sistem monarki absolut. Para anggota dewan memiliki kekuasaan sedikit, tapi banyak orang Saudi memanfaatkan kesempatan tersebut meski untuk sebuah suara kecil dalam partisipasi politik dan melihat pemilu sebagai tanda bagi kerajaan konservatif menuju era baru reformasi. Setengah kursi dewan dipilih sedangkan sisanya diangkat oleh kerajaan.

Pemilihan yang kedua telah dijadwalkan pada  31 Oktober 2009, tetapi pemerintah menunda pelaksanaan dengan alasan membutuhkan waktu untuk memperluas pemilih dan mengkaji kemungkinan yang memungkinkan perempuan untuk memilih. Aktivis HAM bersikap skeptis terhadap penjelasan tersebut dan menganggap  penundaan tersebut sebagai kemunduran untuk mendorong mereka membuka peranan politik kepada rakyat di negara tersebut.

Pada bulan Januari, sekelompok aktivis Saudi meluncurkan kampanye di situs-situs jaringan sosial untuk mendorong kerajaan untuk mengizinkan perempuan untuk memilih dan berperan dalam pemilu kotapraja.

Namun Departemen urusan Perkotaan dan Pedesaan, yang bertanggung jawab terhadap pemilu, mengatakan pada pekan lalu bahwa perempuan tidak akan memilih tahun ini karena kebiasaan sosial kerajaan.

Arab Saudi, tempat kelahiran Islam, menjalankan tradisi sosial yang sangat konservatif dan nilai nilai keislaman secara ketat. Meski Raja Abdullah berupaya untuk mendorong beberapa reformasi sosial, perempuan masih dilarang untuk mengemudi dan jenis kelamin dipisahkan di depan umum.

Pengumuman tanggal pemilu yang baru oleh komisi pemilihan pimpnan Abdul-Rahman al-Dahmash bertepatan dengan gemuruh perbedaan pendapat di Arab Saudi yang berasal dari gelombang kerusuhan politik di dunia Arab. Raja Abdullah menganggarkan sekitar  93 milyar dollar dalam  undang undang yang mendukung keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat Saudi sebagai upaya untuk menenangkan ketidakpuasan.

2. dari situs wikipedia

situs : http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia_municipal_elections,_2005

Municipal elections for 178 municipalities were held in Saudi Arabia between 10 February and 21 April 2005. The first to be held in the country since the 1960s, the elections were held in three stages: the first on 10 February around the capital city of Riyadh, the second in the east and southwest on 3 March, and the third, in the north, on 21 April.

Male citizens over the age of 21 voted for half of the members of their municipal councils. On 11 October 2004, Prince Nayef bin Abd al-Aziz, the Saudi Interior Minister, announced to a Kuwaiti newspaper that women would not be able to run as candidates or vote in the elections: "I do not think that women's participation is possible." Elections officials noted logistical concerns, such as the lack of separate women's voting booths and the fact that many women do not have identification cards, as well as opposition from conservative religious traditionalists.

Saudi women's rights campaigner Hatoon al-Fassi felt that authorities giving a practical reason for non-participation of women rather than a religious reason constituted a success for women's campaigning, since arguing against practical objections is easier than arguing against religious objections. Prince Mansour bin Turki bin Abdulaziz Al-Saud expressed the hope that women would be able to vote in the 2009 elections. In March 2011, the delayed elections were announced for 23 April 2011

Referensi :

     "Saudi Arabia holds municipal elections", CNN, 10 February 2005. The source covers only the general fact of the elections.

     Ménoret, Pascal, "The Municipal Elections in Saudi Arabia 2005: First Steps on a Democratic Path", Arab Reform Initiative, 27 December 2005. This source covers all facts in the introduction except the exact regional staging parameters. Ménoret is identified as research fellow, King Faisal Foundation for Research and Islamic Studies (presumably the King Faisal Foundation's King Faisal Center for Research and Islamic Studies). Retrieved 2011-09-25.

    "Interview Dr. Hatoon al-Fassi". PBS. 2004-12-10. Archived from the original on 2011-05-29. Retrieved 2011-05-29.

    "Saudi Arabia to hold elections next month after year and a half delay". The Star/AP. 2011-03-22. Archived from the original on 2011-03-22. Retrieved 2011-03-22.

    "Women remain barred from voting as Saudi Arabia announces elections". The National (Abu Dhabi)/AP/Bloomberg. 2011-03-23. Archived from the original on 2011-03-22. Retrieved 2011-03-22.

TERJEMAH

Pemilihan kotapraja untuk 178 kota diselenggarakan di Arab Saudi antara 10 Februari dan 21 April 2005. Pemilihan kotapraja tersebut merupakan peristiwa pertama  yang  diadakan di negara itu sejak tahun 1960, pemilu diadakan dalam tiga tahap: yang pertama pada 10 Februari di ibukota Riyadh, yang kedua di wilayah timur dan barat daya pada  3 Maret, dan yang ketiga  di wilayah utara pada  21 April.

Warga laki-laki yang berusia di atas 21berhak untuk  memilih setengah dari anggota dewan kota . Pada tanggal 11 Oktober 2004, Pangeran Nayef bin Abdul Aziz, Menteri Dalam Negeri, mengumumkan pada sebuah koran Kuwait bahwa perempuan tidak akan dapat dicalonkan sebagai kandidat atau memilih pada pemilihan umum: "Saya tidak berpikir bahwa partisipasi perempuan adalah mungkin. " Petugas Pemilu melaporan keadaan logistic yang mengkhawatirkan, seperti kurangnya bilik suara wanita yang terpisah dan fakta bahwa banyak perempuan tidak memiliki kartu identitas, serta oposisi dari  kelompok agama tradisionalis konservatif.

Kampanye hak perempuan Saudi Hatoon Al-Fassi merasa bahwa pihak berwenang memberikan alasan praktis bagi perempuan untuk tidak berpartisipasi daripada  alasan agama sebagai upaya terhadap keberhasilan  kampanye perempuan, karena berdebat melawan keberatan praktis lebih mudah daripada berdebat melawan keberatan agama. Pangeran Mansour bin Turki bin Abdulaziz Al-Saud mengungkapkan harapan bahwa perempuan akan dapat memilih dalam Pemilu 2009.  Pada bulan Maret 2011, hasil dari pemilu yang tertunda  diumumkan pada 23 April 2011

Referensi

"Saudi Arabia holds municipal elections", CNN, 10 February 2005. Sumber tersebut hanya mengungkap fakta umum dari pemilu di Saudi.

 

Ménoret, Pascal, "The Municipal Elections in Saudi Arabia 2005: First Steps on a Democratic Path", Arab Reform Initiative, 27 Desember 2005. Sumber ini mengungkap semua fakta mengenai pengantar dalam memahami pemilu Saudi diluar pembahsan mengenai masalah regional secara detail yang menunjukkan beberapa parameter. Menoret diketahui sebagai peneliti pada King Faisal Foundation for Research and Islamic Studies. Sumber diterima pada -25/09/2011.

 "Wawancara dengan Dr. Hatoon al-Fassi". PBS. 10/12/2004. diterima pada  29/05/2011-. diterima kembali pada 29/05/2011-.

 "Saudi Arabia to hold elections next month after year and a half delay". The Star/AP. diterima pada 22/03/2011. 

 "Women remain barred from voting as Saudi Arabia announces elections". The National (Abu Dhabi)/AP/Bloomberg. 2011-03-23.diterima pada 22/03/2011.

(insya Allah bersambung )